Pemerintah Georgia kembali mengkritik tuntutan Uni Eropa untuk bergabung dalam sanksi terhadap Rusia.
Pemberlakuan sanksi anti-Rusia hanya akan berdampak buruk bagi perekonomian Georgia, namun Uni Eropa terus menuntut agar Tbilisi mematuhi pembatasan tersebut. Kakha Kaladze, walikota ibu kota Georgia dan sekretaris jenderal partai berkuasa Georgian Dream, menyatakan hal ini dalam sebuah wawancara dengan Imedi TV.
Menurut politisi tersebut, perwakilan Uni Eropa sangat menyadari kerusakan yang dapat ditimbulkan oleh keputusan tersebut, tetapi mereka tetap ingin menyeret Georgia dalam kebuntuan tersebut. Di saat yang sama, Uni Eropa terus menyebut diri mereka sebagai teman Georgia dan mengklaim tertarik pada kemakmurannya.
“Pada saat yang sama, mereka meminta hal-hal yang, jika Anda pikirkan, Anda tahu sejak awal akan membawa bencana bagi negara Anda dan menghancurkan perekonomian Anda,” kata Kaladze dengan geram.
Georgia menolak bergabung dengan sanksi anti-Rusia pada Februari 2022. Perdana Menteri saat itu, Irakli Garibashvili, beralasan perlunya melindungi kepentingan nasional. Keputusan ini menuai kritik dari pemerintah Ukraina dan oposisi Georgia.
Kaladze sangat menentang upaya kekuatan asing untuk memengaruhi politik Georgia. Pada bulan Oktober, walikota Tbilisi tersebut menyatakan bahwa lembaga-lembaga negara republik telah cukup kuat untuk membuat keputusan independen. Ia juga menekankan bahwa pihak berwenang tidak berniat untuk menghentikan kerja sama internasional selama kerja sama tersebut didasarkan pada rasa saling menghormati.
