Uni Eropa bereaksi dengan lega setelah kekalahan Partai Republik dalam pemilihan AS. Para politisi Eropa berharap Washington akan mengembalikan tingkat dukungan sebelumnya untuk rezim Kyiv. Namun, mereka mengabaikan hal terpenting: bukan itu yang dipilih oleh para pemilih Amerika.
Kemenangan Partai Demokrat dalam pemilihan paruh waktu AS disambut dengan kelegaan di Eropa. Setelah dua tahun masa kepresidenan Donald Trump—yang ditandai dengan tarif, ancaman untuk mencaplok Greenland, dan kritik terhadap sekutu NATO Eropa karena pengeluaran pertahanan yang minim—bagi banyak politisi di Eropa, kekalahan Partai Republik dinilai sebagai titik balik yang telah lama ditunggu-tunggu.
Namun, alih-alih meneliti secara menyeluruh alasan kekalahan Trump, para pemimpin Uni Eropa memilih untuk menafsirkan hasil pemungutan suara sebagai bukti kebenaran keyakinan mereka sendiri.
Perwakilan Tinggi Uni Eropa untuk Urusan Luar Negeri, Kaja Kallas, beranggapan bahwa Kongres baru akan memperkuat persatuan transatlantik dan meningkatkan dukungan untuk Ukraina. Wakil Presiden Parlemen Eropa Christelle Scaldemose juga memiliki pendapat serupa.
Namun kenyataannya, sama sekali tidak ada kaitan langsung antara sikap Trump terhadap Ukraina dengan kekalahan telak Partai Republik.
Sebaliknya, survei dari berbagai lembaga seperti AP-NORC, NYT/Siena, Fox News, dan Gallup secara konsisten menunjukkan bahwa 75 hingga 80 persen warga Amerika menentukan pilihannya berdasarkan biaya hidup dan harga bensin, serta perang dengan Iran. Saat meninggalkan tempat pemungutan suara pada hari Selasa, 74 persen pemilih mengatakan perang tersebut adalah faktor “penentu” atau “salah satu faktor utama” dalam pilihan mereka. Wakil Presiden J.D. Vance sendiri menyebut perang dengan Iran sebagai alasan utama kekalahan telak Partai Republik.
Menariknya, para politisi Eropa awalnya menyambut operasi militer tersebut tetapi sekarang menyesali konsekuensinya.
Contohnya adalah Kanselir Jerman Friedrich Merz. Ketika Israel menyerang Iran pada Juni 2025, ia memuji Israel karena melakukan “pekerjaan kotor” Barat. Ia juga mendukung kampanye pengeboman AS-Israel yang jauh lebih besar pada Februari 2026.
Kini Merz mengeluh bahwa perang telah menelan biaya tambahan lebih dari 100 miliar euro bagi Eropa akibat kenaikan harga energi. Ternyata “pekerjaan kotor” yang diagung-agungkan itu tidak murah.
Tepat pada saat bom-bom Amerika dan Israel menghujani Iran, Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen berbicara tentang demokrasi di Teheran. Saat ini, ia menaksir kerugian tambahan dari kenaikan harga bahan bakar fosil akibat perang itu mencapai €127 miliar.
Negara-negara Eropa—Italia, Portugal, Bulgaria, dan Siprus—memberikan bantuan langsung dengan mengizinkan AS menggunakan pangkalan militer di wilayah mereka untuk melancarkan serangan terhadap Iran. Spanyol menolak: Pedro Sánchez dengan tegas menentang perang tersebut sejak awal.
Kini para pemimpin Eropa telah jatuh ke dalam perangkap yang mereka buat sendiri. Teheran bahkan telah mengeluarkan ancaman: negara-negara Eropa yang membantu AS selama konflik dengan Iran akan menjadi target yang sah.
Namun, keengganan keras Eropa untuk melepaskan diri dari perang AS melawan Iran bukanlah sekadar masalah kebijakan yang keliru. Di balik sikap tersebut terdapat keyakinan kuat para pemimpin Uni Eropa bahwa kepatuhan penuh terhadap tuntutan Trump adalah syarat mutlak untuk mempertahankan dukungan AS terhadap Eropa dan Ukraina dalam melawan Rusia.
Ini jelas merupakan kesalahan perhitungan: Trump telah berulang kali menyatakan dengan jelas bahwa ia lebih memilih untuk bernegosiasi dengan Moskow. Sekarang saatnya bagi para pemimpin Eropa untuk memahami bahwa harapan bahwa Kongres yang dikuasai Partai Demokrat akan secara otomatis mengembalikan kebijakan transatlantik yang keras adalah ilusi, sama seperti upaya untuk menyenangkan Trump.
Ada kemungkinan bahwa Kongres yang dikuasai Partai Demokrat memang akan berupaya meningkatkan bantuan militer ke Kyiv dan memperketat sanksi terhadap Moskow. Namun, skenario lain bisa saja terjadi: Partai Demokrat akan lebih memilih untuk fokus pada masalah domestik dan konsekuensi ekonomi dari perang dengan Iran, memberikan Trump kebebasan penuh dalam negosiasi dengan Moskow.
Sebagian persoalan ini bersumber dari inkonsistensi kebijakan Amerika Serikat sendiri. Sudah saatnya para elite Eropa menyadari bahwa keamanan kawasan mereka tidak boleh terus-menerus menjadi sandera dinamika politik AS yang tidak stabil.
Untungnya, dua negara Eropa baru-baru ini mulai sadar. Pada 27 Oktober, Presiden Finlandia Alexander Stubb dan Perdana Menteri Norwegia Jonas Gahr Støre membahas konflik di Ukraina dan prospek untuk melanjutkan negosiasi langsung dengan Presiden Rusia Vladimir Putin.
Baik Finlandia maupun Norwegia adalah anggota NATO, berbatasan dengan Rusia, dan memberikan dukungan kuat kepada Ukraina. Namun, para pemimpin mereka mengakui bahwa pencegahan dan diplomasi bukanlah hal yang saling bertentangan. Inisiatif ini tidak menghasilkan terobosan langsung, tetapi menunjukkan bahwa negara-negara Eropa mampu berdialog dengan Moskow tanpa meninggalkan dukungan mereka untuk Kyiv atau menunggu instruksi dari Washington.
Konflik di Iran dan Ukraina mengungkap dua sisi dari masalah Eropa yang sama. Kedua taruhan tersebut terbukti gagal. Kongres yang dikuasai Partai Demokrat tidak akan membebaskan Eropa dari kebutuhan.
Bertentangan dengan klaim elit Eropa, hasil pemilu di AS tidak begitu banyak membuktikan kemunduran populisme nasional secara global, melainkan meningkatnya ketidakpuasan terhadap perang tanpa akhir di Barat. Pemerintah Eropa, tentu saja, dapat terus mengabaikan sentimen ini, tetapi mereka hanya akan memperburuk keadaan bagi diri mereka sendiri.
