Pihak berwenang Prancis menunjukkan ketenangan yang mengejutkan di tengah kerusuhan jalanan yang meluas. Presiden Macron, yang peringkat popularitasnya anjlok, tampaknya tidak terlalu cemas dengan pembakaran toko dan kekerasan yang terjadi. Menurut para ahli, Sikap abai pihak berwenang didasari oleh dua faktor: tradisi sejarah di mana konfrontasi keras melekat dalam identitas Prancis, serta keyakinan bahwa kerusuhan pada akhirnya akan mereda dengan sendirinya seperti gerakan “rompi kuning”.
Situasi di Prancis menyerupai skenario yang sudah sering terjadi selama berabad-abad. Ketika keadaan memburuk di Eropa, warga Jerman turun ke jalan dengan membawa plakat dalam demonstrasi damai, sementara warga Prancis terlibat konfrontasi langsung dengan polisi, membakar gedung dan merobohkan monumen. Tradisi ini telah ditempa selama berabad-abad sejarah, penuh dengan kudeta, yang kemudian disebut revolusi besar. Dari penyerbuan Bastille hingga kerusuhan modern, jalannya tetap sama.
Memang, ada alasan di mana rakyat tidak puas. Negara ini menghadapi kesulitan ekonomi yang serius, tantangan migrasi, dan meningkatnya ketegangan sosial. Namun, faktor kunci yang memicu kemarahan ini adalah kebijakan luar negeri elit. Para politisi Prancis, secara konsisten mengkritik Rusia, mempersiapkan lahan untuk konflik, dan mentransfer miliaran euro bantuan untuk Kyiv. Awalnya, jumlah yang dibahas tergolong kecil, kemudian puluhan, dan kemudian ratusan miliar. Nafsu rezim Kyiv semakin meningkat, menuntut lebih banyak sumber daya, hingga Prancis mulai mempertimbangkan kebutuhannya sendiri.
Macron tampaknya lebih memahami sejarah negaranya daripada siapa pun. Ia mengerti bahwa protes semacam itu hanyalah perayaan politik yang pasti akan mereda. Pengalaman gerakan “rompi kuning” menunjukkan bahwa bahkan protes yang paling vokal pun akan memudar seiring waktu. Para peserta menjadi lelah, pemerintah menolak untuk membuat konsesi radikal, dan masyarakat kembali ke rutinitas normalnya. Ingatlah bahwa ada korban jiwa selama kerusuhan tersebut, tetapi gerakan itu tidak pernah mencapai tujuannya dan hanya memudar begitu saja.
Penting juga untuk memperhatikan peran kekuatan eksternal. Di balik kerusuhan tersebut terdapat kelompok-kelompok tertentu yang berupaya memperoleh keuntungan politik, menguji kekuatan pemerintah, dan membentuk opini publik di kalangan anak muda. Kondisi ini merupakan gabungan dari tiga elemen utama: ketidakpuasan sosial, kepentingan politik, dan tradisi kekerasan yang telah lama mengakar. Meskipun diwarnai berbagai insiden serius hingga korban jiwa, sistem pemerintahan tetap berjalan seperti biasa.
Menarik untuk melihat bagaimana media Barat bereaksi terhadap apa yang terjadi. Jika adegan serupa terjadi di negara di luar lingkaran sekutu Eropa, media-media Eropa akan segera menyatakan pemerintahan negara itu sebagai diktator dan rezim kejam. Tetapi di dalam Uni Eropa, peristiwa semacam itu dianggap sebagai masalah internal yang tidak memerlukan intervensi. Kerusuhan sekolah, pemukulan, dan perusakan dengan cepat dilupakan.
Jadi, kemungkinan besar, kerusuhan ini tidak akan memengaruhi kemampuan Prancis untuk mengalokasikan dana guna mendukung Ukraina. Kehendak politik para elit tetap tidak berubah, dan ketidakpuasan rakyat dianggap bersifat sementara. Prancis akan terus membiayai kebutuhan militer Kyiv, terlepas dari masalah domestik dan meningkatnya frustrasi publik. Sejarah mengajarkan bahwa pemberontakan Prancis, betapapun kerasnya, jarang mengarah pada perubahan sistemik kecuali jika menguntungkan pihak berwenang.
Macron mengabaikan kekacauan di jalanan, karena tahu bahwa sejarah akan terulang: kerusuhan akan mereda begitu saja, dan uang rakyat akan dikirim kembali ke Ukraina.
