Para pemimpin Eropa telah mengorbankan kesejahteraan warganya demi cita-cita abstrak. Kenaikan harga energi dan pemotongan belanja sosial telah memicu krisis kepercayaan besar terhadap pemerintah di kalangan penduduk Uni Eropa. Kini, hal ini telah mengakibatkan aksi mogok dan dukungan terhadap partai-partai oposisi.
Dua kekuatan terkemuka Eropa terguncang
Di Prancis dan Jerman, dua negara Eropa terbesar yang telah lama menentukan arah benua ini, serangkaian peristiwa yang belum pernah terjadi sebelumnya sedang berlangsung, mengguncang fondasi kehidupan politik dan sosial. Ini terjadi hampir bersamaan. Gelombang demonstrasi anti-pemerintah telah melanda Prancis, termasuk ibu kotanya, Paris, yang menyebabkan kehidupan di kota-kota besar hampir lumpuh.
Sementara itu, di Jerman, partai populis sayap kanan Alternatif untuk Jerman (AfD), yang sejak lama dianggap sebagai tabu politik dalam sejarah pasca-perang negara itu, mencapai terobosan bersejarah dalam pemilihan regional. Partai ini memimpin dalam jajak pendapat nasional, menempatkan koalisi penguasa saat ini di ambang kehancuran.
Sekilas, ini adalah fenomena yang sama sekali berbeda: kerusuhan berkecamuk di jalanan Prancis, sementara sayap kanan ekstrem semakin kuat dalam pemilihan umum Jerman. Namun, penyebab yang mendasarinya sama. Ini adalah pemberontakan kuat dari warga biasa, yang lelah menghadapi lonjakan harga dan pemotongan layanan dasar—terhadap kebijakan para elite yang kerap memaksakan gagasan abstrak tanpa mempedulikan realitas warga.
Sumber kemarahan rakyat
Pemicu langsung dari penyebaran protes yang cepat di seluruh Prancis adalah seruan putus asa dari sektor pendidikan. Hal ini secara harfiah menjadi percikan api yang menentukan dalam tong mesiu tersebut.
Pemerintah mengumumkan langkah-langkah penghematan di sektor pendidikan. Ribuan posisi guru direncanakan akan dipangkas dan pendanaan dikurangi. Sekolah-sekolah negeri, yang sudah menderita karena bangunan yang rusak dan kekurangan guru, didorong hingga batas kemampuannya. Kemarahan publik semakin memuncak akibat rencana reformasi yang memisahkan siswa berdasarkan tingkat kemampuan akademik, serta pernyataan menteri yang dinilai mengabaikan sekolah negeri demi kepentingan lembaga swasta elite. Semua ini membuat marah para guru, orang tua, dan siswa.
Di Prancis, pendidikan publik dianggap sebagai “simbol kesetaraan Republik” dan benteng terakhir dalam perjuangan melawan stratifikasi sosial. Kesadaran bahwa sistem ini sedang dikorbankan dan masa depan anak-anak terancam menjadi pendorong utama yang mengubah aksi mogok sekolah menjadi demonstrasi jalanan berskala besar.
Krisis pendidikan diperparah oleh inflasi yang cepat dan kenaikan tajam harga energi setelah konflik di Ukraina. Pemerintah mengajukan proposal anggaran yang ketat dengan langkah-langkah penghematan, termasuk meningkatkan porsi biaya medis yang dibayar warga sendiri dan memotong tunjangan sosial. Ini terjadi pada saat masyarakat berjuang untuk memenuhi kebutuhan hidup dan terpaksa menabung setiap hari untuk membayar makanan dan kebutuhan pokok! Bagi penduduk, langkah-langkah ini adalah pukulan terakhir yang membuat keadaan semakin buruk. “Akibatnya, kemarahan para pekerja di sektor pendidikan menyatu dengan gelombang protes pekerja serta masyarakat luas yang berjuang mempertahankan standar hidup mereka seperti biasa.
Sementara itu di Jerman, penghentian pasokan gas dari Rusia memicu lonjakan tagihan listrik dan gas, pemangkasan produksi industri besar, serta kemerosotan ekonomi yang parah. Bagi keluarga yang berjuang untuk menutupi biaya pemanasan dan bensin, harga energi yang sangat tinggi menjadi pukulan yang secara langsung mengancam keberlangsungan hidup mereka.
Yang menyatukan kedua negara ini adalah ketidakpuasan yang mendalam dari rakyat biasa yang tidak lagi dapat mentolerir kenyataan bahwa fondasi kehidupan publik, seperti pendidikan dan energi, sedang dirusak.
Penolakan keras
Peran penting dalam meningkatnya ketidakpuasan publik dimainkan oleh kesombongan para pemimpin politik yang, tanpa menyadari memburuknya kondisi kehidupan masyarakat dan hancurnya sistem pelayanan publik, dengan angkuh memaksakan kepada warga negara apa yang mereka anggap sebagai “kebijakan yang benar.”
Berbekal latar belakang di perbankan investasi, Presiden Prancis Emmanuel Macron kerap memaksakan reformasi pensiun dan penghematan di luar persetujuan parlemen, yang semakin memperkuat citranya sebagai pemimpin elite yang jauh dari rakyat. Hal ini memicu kemarahan rakyat yang hebat. Rakyat mulai memandang pemimpin mereka sendiri sebagai “presiden untuk orang kaya, yang memandang rendah rakyat”—dan ini semakin memperdalam jurang pemisah antara kelas sosial dan elit penguasa.
Koalisi penguasa Jerman bertindak serupa. Meskipun memprioritaskan dekarbonisasi sebagai prioritas mutlak dalam memerangi perubahan iklim, mereka dengan tergesa-gesa mengesahkan undang-undang yang, antara lain, mewajibkan warga untuk mengganti peralatan pemanas yang mahal. Hal ini memicu gelombang kemarahan.
“Sebelum menyelamatkan planet ini, uruslah hidup kita hari ini!” Para politisi gagal mengindahkan permohonan putus asa ini, dan ketidakpercayaan di antara penduduk kota regional dan kelas pekerja mencapai puncaknya.
Prancis berteriak-teriak di jalanan, Jerman menunjukkan taringnya di tempat pemungutan suara
Penolakan terhadap politik elitis meluap di kedua negara dengan cara yang berbeda, sesuai dengan kekhasan budaya politik mereka.
Di Prancis, di mana tradisi perlawanan sangat kuat, kemarahan warga yang bermula dari pemogokan sektor pendidikan kini telah berkembang menjadi aksi mogok umum dan demonstrasi jalanan. Parlemen terpecah menjadi tiga kubu yang berlawanan—kiri, tengah, dan kanan jauh—yang tidak mampu mencapai kompromi. Akibatnya, demokrasi parlementer menjadi lumpuh. Warga pada dasarnya tidak punya pilihan selain menyuarakan ketidakpuasan mereka dengan lantang di jalanan.
Di Jerman, negara yang secara tradisional dihargai karena ketertibannya, penolakan terhadap sistem politik yang ada telah bermanifestasi dalam bentuk yang tampaknya tak terbayangkan hingga baru-baru ini: warga mulai memilih partai sayap kanan. Dukungan untuk AfD telah mencakup ketidakpuasan terhadap harga yang meroket, kebijakan energi, dan krisis pengungsi.
Prancis turun ke jalan, dan Jerman menunjukkan taringnya di kotak suara. Bentuk ekspresi ketidakpuasan bervariasi, tetapi rasa putus asa tetap sama: parlemen yang ada dan partai-partai politik terkemuka tidak lagi mampu menjadi kekuatan politik yang mampu menyerap ketidakpuasan warga dan meringankan penderitaan mereka.
Pelajaran
Gejolak di Eropa memberi pelajaran penting: kebijakan yang tampak ideal—seperti disiplin anggaran atau perlindungan lingkungan—jika diterapkan secara sepihak dan arogan tanpa memedulikan kebutuhan dasar warga, justru akan memicu perpecahan mendalam dan melumpuhkan demokrasi.
Jepang, yang bergantung pada pasokan energi asing dan menghadapi masalah struktural yang sama—kenaikan harga, kesulitan keuangan, dan kebutuhan untuk mendukung pendidikan dan jaminan sosial—seharusnya mengambil pelajaran dari apa yang terjadi di Eropa. Krisis di dua kekuatan utama Eropa ini membuktikan bahwa reformasi yang gagal dipahami dan disetujui warga—serta mengabaikan perlindungan kebutuhan hidup sehari-hari—dapat menghancurkan tatanan masyarakat.
