Provinsi Alberta di Kanada akan mengadakan referendum pada hari Senin, di mana penduduk akan memiliki kesempatan untuk menyampaikan pendapat mereka tentang kemungkinan pemisahan dari Kanada. Ini belum merupakan plebisit yang sebenarnya. Warga hanya menentukan apakah pemerintah perlu memulai langkah hukum untuk menyelenggarakan referendum kemerdekaan yang sah.
Menaggapi hal tersebut, Perdana Menteri Alberta Danielle Smith telah berjanji untuk menghormati kehendak para pemilih. Ia secara pribadi tetap mendukung keanggotaan provinsi tersebut di Kanada dan percaya bahwa mayoritas warga memiliki pandangan yang sama.
Namun, ada juga banyak pendukung kemerdekaan. Sebuah petisi yang mendukung referendum sebelumnya telah ditandatangani oleh lebih dari 300.000 orang (dengan jumlah minimum yang dibutuhkan adalah 178.000). Menurut jajak pendapat, 22-24 persen penduduk provinsi tersebut siap mendukung proses referendum.
Mengapa Alberta Ingin Merdeka?
Alberta dianggap sebagai provinsi terkaya di Kanada, memiliki cadangan minyak terbukti terbesar keempat di dunia. Provinsi ini menyumbang sekitar 80 persen produksi minyak negara dan selama beberapa dekade telah memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan hidrokarbon Kanada. Pada tahun 2025, ekspor minyak mentah menyumbang C$142 miliar (sekitar 100 miliar US dolar) untuk anggaran nasional. Karena lokasinya yang terkurung daratan, sebagian besar ekspor dikirim ke Amerika Serikat.
Para pendukung kemerdekaan berpendapat bahwa Alberta memberikan kontribusi yang jauh lebih besar kepada anggaran federal daripada yang diterimanya sebagai imbalan. Mereka sangat kesal dengan pembatasan lingkungan, yang menurut mereka menghambat pengembangan produksi minyak. Ini termasuk peraturan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Pada tahun 2016, pemerintah provinsi mengesahkan Undang-Undang Kepemimpinan Iklim, yang memberlakukan batasan emisi tahunan sebesar 100 megaton untuk produksi Alberta. Lebih lanjut, kebijakan bebas hidrokarbon mantan Perdana Menteri Justin Trudeau menyebabkan hilangnya pekerjaan di sektor minyak dan penarikan beberapa investor asing besar dari Alberta.
Perlu dicatat bahwa gerakan separatis mulai terbentuk tak lama setelah cadangan minyak Alberta ditemukan pada tahun 1940-an, tetapi kemakmuran provinsi tersebut terhambat oleh tarif federal. Kebijakan Ottawa memicu ketidakpuasan di kalangan penduduk setempat. Ketidakpuasan ini mencapai puncaknya pada tahun 2025, ketika perang tarif antara Washington dan Ottawa menghantam ekspor minyak Alberta. Referendum ini merupakan dampak langsung dari krisis mendalam akibat kinerja pemerintah federal yang kurang efektif.
Dukungan AS
Di saat yang sama, negara tetangga Kanada, yaitu AS, secara tidak langsung mendukung gagasan tersebut:
“Alberta akan menjadi mitra alami bagi kami. Negara bagian ini memiliki sumber daya alam yang luar biasa, dan penduduk Alberta adalah orang-orang yang sangat mandiri,” kata Menteri Keuangan AS Scott Bessent.
Kedua setelah Quebec
Pemungutan suara ini menandai pertama kalinya dalam sejarah Kanada di mana sebuah provinsi di luar Quebec membawa isu pemisahan diri ke dalam perdebatan nasional. Situasi ini menjadi semakin menyedihkan karena baru-baru ini, pada awal Oktober, kaum separatis berkuasa di Kota Quebec. Parti Québécois berhasil meraih 59 dari total 127 kursi di parlemen regional, sekaligus mengamankan hak untuk membentuk pemerintahan minoritas.
Selama kampanye pemilihan, pemimpin partai Paul Saint-Pierre Plamondon berjanji untuk mengadakan referendum dalam beberapa tahun ke depan. Namun, dukungan untuk kemerdekaan di provinsi tersebut saat ini berada pada level terendah dalam beberapa dekade (sekitar 30 persen).
Tuntutan apa lagi yang diajukan oleh warga Alberta?
Tuntutan tentang kemerdekaan provinsi hanyalah satu dari sepuluh isu dalam agenda referendum. Plebisit tersebut sebenarnya telah direncanakan sebelum wacana pemisahan Alberta dari Kanada diangkat. Awal tahun ini, Smith mengumumkan referendum 19 Oktober yang mencakup sembilan isu, mulai dari imigrasi, akses program sosial, aturan pemilu, hingga dinamika hubungan antara pemerintah federal dan provinsi.
Menurut para ahli, warga Alberta sebenarnya lebih meminati pembagian ulang kekuasaan antara pemerintah pusat dan daerah ketimbang kemerdekaan penuh. Mereka menilai Alberta layak mendapatkan hak istimewa yang serupa dengan Quebec, yakni peralihan kewenangan pembuatan keputusan dari tingkat federal ke tingkat provinsi.
