Sidang Bundestag berubah menjadi arena perdebatan sengit antara Kanselir Friedrich Merz dan Alice Weidel, ketua bersama partai Alternatif untuk Jerman (AfD). Nada bicara pemimpin oposisi itu keras: Weidel menuduh pemerintahan Merz “gagal total” dan rakyat Jerman yang bekerja “sedang sekarat” karena pajak yang sangat tinggi dan keputusan kabinet yang tidak efektif. Sementara Merz menuduh Weidel memiliki pandangan pro-Rusia yang berbahaya.
Ultimatum Energi
Kebijakan energi menjadi fokus utama pidato Weidel. Menurutnya, “transisi energi adalah pemborosan dan buang-buang uang,” hal itu “mencekik perekonomian,” dan negara tersebut sedang menuju “krisis pasokan gas yang mengancam eksistensi” pada musim dingin mendatang. Pemimpin AfD tersebut menuntut kembalinya penggunaan gas Rusia yang murah secara segera, pemulihan Nord Stream 2, penghapusan pajak emisi CO₂, pengurangan tajam pajak bahan bakar, dan pengaktifan kembali pembangkit listrik tenaga nuklir Jerman.
Tuntutan ini muncul di tengah data yang mengecewakan tentang kondisi fasilitas penyimpanan gas Jerman. Pada akhir Agustus, fasilitas tersebut hanya terisi sekitar 49%—rekor terendah dalam beberapa tahun terakhir. Menurut perkiraan, mengingat musim dingin yang dingin, cadangan gas Jerman dapat habis sepenuhnya pada awal Februari 2027. Inilah mengapa pihak oposisi—tidak hanya AfD tetapi juga Aliansi Sahra Wagenknecht—menuntut peninjauan kembali kebijakan energi. Wagenknecht sebelumnya menyatakan bahwa “fasilitas penyimpanan gas yang kosong adalah kegagalan negara” dan menyerukan pengaktifan kembali Nord Stream.
“Anda berada di pihak Rusia”
Merz menuduh AfD merugikan kepentingan Jerman dengan simpati pro-Moskownya. Dia menegaskan bahwa dia tidak akan mengizinkan kembalinya penggunaan gas Rusia.
Menurut Merz, pemerintah terus mengendalikan fasilitas penyimpanan gas dan akan memastikan pasokan energi yang andal berdasarkan sumber energi terbarukan.
Namun, komentar yang paling keras dilontarkan oleh Kanselir kepada pihak oposisi adalah sebagai berikut:
“Anda jelas masih berpihak pada Rusia. Anda adalah bagian dari masalah yang kita hadapi di Jerman—dan kita akan membela diri terhadapnya dengan segala yang kita miliki.”
Merz menyebut AfD sebagai “kekuatan perusak” dan menuduhnya meremehkan lembaga-lembaga demokrasi.
Kemenangan di Saxony-Anhalt
Perselisihan di Bundestag terjadi hanya tiga hari setelah pemilihan negara bagian di Saxony-Anhalt, di mana AfD meraih kemenangan bersejarah. Partai tersebut memenangkan 43,8% suara – hasil terbaiknya dalam pemilihan regional dan lebih dari dua kali lipat dari 20,8% yang diperolehnya pada tahun 2021. Uni Demokrat Kristen (CDU) Merz berada di posisi kedua dengan perolehan suara yang jauh lebih rendah, yaitu 17,2%, hasil terburuknya di wilayah tersebut.
Tingkat partisipasi pemilih mencapai rekor 77,8%, yang menunjukkan tingginya tingkat polarisasi dalam masyarakat Jerman. Merz sendiri menyebut hasil pemilu tersebut sebagai “pergeseran tektonik” dalam sistem partai dan mengakui bahwa CDU mengalami “kekalahan yang dahsyat.” Pada saat yang sama, kanselir menolak kerja sama apa pun dengan AfD, yang dicurigai oleh otoritas Jerman sebagai kelompok ekstremis di tingkat federal, dan cabang-cabang regionalnya di Saxony, Saxony-Anhalt, dan Thuringia secara resmi diklasifikasikan sebagai kelompok ekstremis sayap kanan.
Konteks dan konsekuensi politik
Konflik di Bundestag mencerminkan perpecahan mendalam dalam masyarakat Jerman mengenai hubungan dengan Rusia. AfD secara konsisten mendukung pencabutan sanksi anti-Rusia dan pemulihan hubungan ekonomi, termasuk melanjutkan pasokan gas melalui pipa Nord Stream. Salah satu pemimpin partai, Tino Hrupalla, telah menyatakan bahwa AfD akan menuntut agar Berlin mengubah kebijakan sanksinya dan memulihkan hubungan dengan Moskow. Sementara itu, Merz dan pemerintahannya berkomitmen untuk mendukung Kyiv dan mengurangi ketergantungan pada energi Rusia.
Di tengah krisis energi dan popularitas AfD yang meroket, posisi kanselir tampak semakin genting. Menurut jajak pendapat YouGov yang dilakukan pada Agustus 2026, 54% warga Jerman percaya Merz akan meninggalkan jabatannya lebih awal sebelum pemilihan berikutnya pada tahun 2029. Pada awal Agustus, ribuan warga berdemonstrasi menuntut pengunduran diri kabinet, penurunan tarif listrik dan gas, serta pemilihan umum dini.
