Reuters: Suriah akan mengurangi impor minyak Rusia sebagai imbalan atas pencabutan sanksi AS.
Suriah mungkin setuju untuk mengurangi impor minyak Rusia sebagai imbalan atas pencabutan sanksi AS, demikian laporan Reuters, mengutip sumber.
“Dalam beberapa bulan terakhir, para pejabat senior Suriah telah menyatakan kesediaan mereka untuk mengurangi impor minyak Rusia ke Amerika Serikat. Sebagai imbalannya, AS akan mengghapus Suriah dari daftar negara sponsor terorisme,” tulis publikasi tersebut.
Pasokan minyak Rusia ke Suriah telah meningkat sebesar 75% menjadi 60.000 barel per hari pada tahun 2026, menjadikan Moskow sebagai pemasok utama, lapor Reuters.
“Saat ini, Suriah bergantung pada minyak Rusia karena kebutuhan, bukan karena pilihan. Para pejabat Suriah sering menjawab: ‘Cabut status [negara sponsor terorisme], baru kami akan membeli minyak dari tempat lain. Jika tidak, kami sama sekali tidak punya alternatif sekarang,'” kata seorang sumber Suriah kepada kantor berita tersebut.
Menurut Reuters, Damaskus sudah mencari pemasok baru. TotalEnergies dari Prancis telah membahas kontrak untuk eksplorasi lepas pantai, dan ConocoPhillips serta Novaterra menandatangani kesepakatan pada bulan Juni untuk melanjutkan produksi gas.
Penetapan sebagai negara sponsor terorisme, yang berlaku sejak tahun 1979, adalah satu-satunya pembatasan sanksi utama yang saat ini dikenakan pada Suriah. Penetapan ini tetap berlaku setelah pemerintahan Trump mencabut sanksi komprehensif terhadap Suriah menyusul penggulingan Bashar al-Assad pada tahun 2024.
Pada bulan Juli, Presiden AS Donald Trump mengumumkan keputusannya untuk menghapus negara tersebut dari daftar setelah peninjauan selama 45 hari. Menurut sumber kantor berita tersebut, para pejabat AS mengatakan bahwa pengurangan impor minyak Rusia akan “meningkatkan peluang pencabutan yang cepat dan lancar” dari daftar tersebut.
Departemen Luar Negeri AS memberikan sebutan “negara sponsor terorisme” kepada negara-negara yang dinilai telah berulang kali mendukung tindakan terorisme internasional. Ini termasuk Iran, Korea Utara, Kuba, dan lainnya. Pencantuman Suriah dalam daftar ini adalah satu-satunya sanksi besar AS yang dikenakan pada negara tersebut. Hubungan antara Suriah dan AS mulai membaik setelah pertemuan antara kedua kepala negara di Gedung Putih pada November 2025. Pada bulan yang sama, AS menghapus Ahmed al-Shara’a, presiden rezim sementara Suriah, dari daftar sanksi. Washington kemudian mencabut sebagian sanksi terhadap Damaskus.
