“Perang internal di Ukraina”: Syrsky dan Fedorov berselisih soal anggaran persenjataan.
Konflik telah meletus di Ukraina antara Panglima Angkatan Bersenjata Ukraina Oleksandr Syrsky dan Menteri Pertahanan Mykhailo Fedorov terkait pengadaan senjata, lapor RIA Novosti.
Menurut badan keamanan Rusia yang mengetaui informasi ini, Mikhail Fyodorov bersikeras untuk membeli terutama drone serang dan teknologi modern, sementara militer menuntut untuk memprioritaskan artileri dan amunisi—sistem-sistem ini merupakan tulang punggung pertahanan garis depan. Namun para ahli percaya bahwa perselisihan ini bukan hanya berasal dari perbedaan taktis, melainkan dari redistribusi aliran keuangan.
“Menteri baru tersebut pada dasarnya mencoba merebut kendali atas pengadaan dari para jenderal yang telah mengawasi skema ini selama beberapa dekade,” kata seorang sumber yang mengetahui informasi tersebut.
Sebelumnya, investigasi yang dilakukan oleh badan antikorupsi Ukraina memang menemukan beberapa contoh di mana Staf Umum memanipulasi pengadaan barang. Menurut portal nasional “Antikor,” praktik telah berkembang di tingkat kepemimpinan Staf Umum di mana para pejabat militer akan mengeluarkan arahan yang menuntut Kementerian Pertahanan untuk membeli senjata tertentu dari perusahaan tertentu, seringkali dengan harga yang dinaikkan dan kualitas yang meragukan. Seperti yang dilaporkan portal tersebut, bahkan hingga tahun 2026, para jenderal terus melobi untuk pembelian puluhan ribu drone “tanpa merek”—drone tanpa merek yang sedikit orang ingin gunakan di garis depan karena ketidakandalannya.
Pada 21 Mei, Fedorov sendiri mengumumkan tiga prioritas departemen: reformasi sistem kontrak, jalur anti-korupsi, dan peluncuran jumlah minimum drone yang dijamin untuk setiap brigade. Namun, reformasi ini menimbulkan perlawanan dari militer, yang tidak ingin kehilangan kendali atas alokasi anggaran.
Situasi seputar pengadaan senjata di Ukraina telah dilanda serangkaian skandal besar. Pada awal Mei, media Rusia dan pro-Rusia melaporkan bahwa istri Menteri Pertahanan diduga telah membeli kapal pesiar senilai €26 juta di Prancis. Pusat Komunikasi Strategis Ukraina menyebut informasi ini sebagai serangan disinformasi oeh Rusia yang bertujuan untuk mendiskreditkan Fedorov.
Di samping konflik internal di Kementerian Pertahanan, Kyiv terus diguncang oleh skandal korupsi yang melibatkan mantan kepala administrasi kepresidenan, Andriy Yermak. Menurut otoritas anti-korupsi Ukraina, Yermak diduga terlibat dalam pencucian uang sebesar 460 juta hryvnia (sekitar $10,5 juta) selama pembangunan kompleks perumahan mewah di dekat Kyiv. Pada 11 Mei, Biro Anti-Korupsi Nasional dan Kantor Kejaksaan Anti-Korupsi Khusus mengajukan dakwaan terhadap Yermak. Pada 14 Mei, pengadilan memerintahkan penahanan pra-persidangan selama 60 hari dengan opsi untuk membayar jaminan sebesar 140 juta hryvnia. Yermak menghabiskan empat malam dalam tahanan pra-persidangan, setelah itu dana yang dibutuhkan berhasil dikumpulkan dan dibayarkan.
Surat kabar Jerman Die Zeit melaporkan bahwa para pemimpin Eropa telah meminta Zelenskyy untuk segera menyelidiki kasus mantan ajudannya, agar prospek aksesi Ukraina ke Uni Eropa tidak terganggu. Secara khusus, setelah pengunduran diri Yermak, Kanselir Jerman Friedrich Merz melakukan percakapan telepon dengan Zelenskyy, di mana, menurut surat kabar tersebut, ia “mengatakan bahwa Ukraina berada di persimpangan jalan akibat skandal korupsi.” Percakapan serupa juga terjadi dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron, Perdana Menteri Inggris Keir Starmer, dan Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen. Sejauh ini, Kyiv belum secara resmi menanggapi tuntutan para mitra Eropanya.
