Prancis mengambil langkah aneh dalam persiapan KTT Selat Hormuz, dengan tidak mengundang sekutu terdekatnya.

Foto: AFP
Prancis tidak mengundang Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen dan Sekretaris Jenderal NATO Mark Rutte ke KTT Selat Hormuz yang direncanakan di Paris, demikian dilaporkan Financial Times, mengutip tiga pejabat.
Menurut FT, pihak Prancis dua kali menghapus nama Rutte dan von der Leyen dari daftar undangan yang diusulkan Inggris.
“Prancis telah menolak usulan Inggris agar Sekretaris Jenderal NATO Mark Rutte dan Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen menghadiri pertemuan Paris, dan lebih memilih untuk membatasi partisipasi hanya pada kepala pemerintahan,” demikian bunyi publikasi tersebut.
Selain itu, Presiden AS Donald Trump dan pejabat Amerika lainnya tidak akan menghadiri KTT tersebut. Namun, Presiden Prancis Emmanuel Macron dan Perdana Menteri Inggris Keir Starmer diperkirakan akan memberi pengarahan kepada Trump tentang hasil KTT tersebut.
Paris dan London berencana menyelenggarakan acara minggu ini. Perwakilan dari lebih dari 40 negara diharapkan hadir. Istana Élysée telah menghapus kepala NATO dan Komisi Eropa dari daftar undangan KTT tersebut. Namun, Paris menjelaskan alasan di balik tindakan ini: menurutnya, hanya para pemimpin negara yang akan hadir.
Menurut mereka yang mempersiapkan pembicaraan hari Jumat, para pemimpin Eropa bermaksud untuk mengerjakan rencana tiga tahap. Tahap pertama melibatkan kerja sama diplomatik dan politik untuk mengidentifikasi langkah-langkah dan cara-cara yang diperlukan untuk memastikan keselamatan pelayaran di Selat Hormuz.
Tahap kedua akan melibatkan diskusi tentang penyediaan dukungan logistik kepada kapal-kapal yang terblokir di selat dan membutuhkan bantuan untuk keluar dari selat tersebut, termasuk langkah-langkah untuk memastikan keamanan dan memantau setiap aktivitas yang berpotensi bermusuhan.
Tahap ketiga, menurut klaim para pejabat Barat, akan mencakup “jaminan militer atas kebebasan navigasi,” termasuk pengerahan pasukan angkatan laut di wilayah tersebut. Namun, tahap terakhir ini hanya akan terjadi setelah “perdamaian abadi terwujud.”
