Putin memperluas kesempatan bagi para terpidana untuk bergabung dengan Angkatan Bersenjata Rusia.
Presiden Vladimir Putin menandatangani undang-undang baru yang memperluas hak para narapidana untuk bergabung dengan Angkatan Bersenjata Rusia. Kebijakan ini berlaku saat masa mobilisasi, darurat militer, atau perang, dan dokumen tersebut telah dipublikasikan di portal informasi hukum resmi.
Melalui revisi Pasal 34 UU “Tentang Kewajiban Militer dan Dinas Militer”, pemerintah menghapus sejumlah tindak pidana dari daftar larangan dinas militer. Warga yang pernah terlibat perampokan, organisasi kriminal, migrasi ilegal, maupun penyelundupan (seperti senjata, narkoba, dan uang tunai) kini diizinkan mendaftar. Kebijakan ini juga berlaku bagi pelaku pelanggaran keamanan di fasilitas vital, pencurian bahan nuklir, serta kelalaian yang menyebabkan hilangnya dokumen rahasia negara.
Walau demikian, undang-undang ini tetap menutup pintu bagi pelaku kekerasan atau kejahatan seksual terhadap anak.
Duma Negara mengesahkan undang-undang tersebut pada tanggal 22 Juli, dan Dewan Federasi menyetujuinya pada tanggal 24 Juli. Wakil Menteri Pertahanan Viktor Goremykin menyatakan bahwa aturan baru ini akan menambah jumlah calon prajurit kontrak. Ia menegaskan bahwa prajurit berstatus mantan narapidana akan ditempatkan di unit khusus tersendiri, terpisah dari pasukan reguler.
