Pihak berwenang Suriah sebutkan syarat-syarat untuk mempertahankan pangkalan militer Rusia.
Pangkalan militer Rusia di Suriah akan tetap ada jika itu menguntungkan pemerintahan Suriah yang baru. Hal ini diumumkan oleh Menteri Pertahanan Suriah Murhaf Abu Kasra dalam sebuah wawancara dengan The Washington Post.
Menurut kepala Kementerian Pertahanan, sikap Moskow terhadap pemerintahan baru Suriah “telah membaik secara signifikan” sejak jatuhnya rezim mantan Presiden Bashar al-Assad. Murhaf Abu Kasra mengatakan bahwa Damaskus sedang mempertimbangkan kemungkinan perjanjian pertahanan dengan berbagai negara. Ia menambahkan bahwa Suriah tengah melakukan “negosiasi sulit” dengan Amerika Serikat dan Turki mengenai status pangkalan militer mereka di wilayah republik tersebut.
Menteri itu mengatakan bahwa masalah pangkalan Amerika di Suriah sedang dibahas dengan pemerintahan Presiden AS Donald Trump.
“Pemerintahan Amerika dan pemerintahan baru Suriah akan membutuhkan waktu untuk (menyelesaikan) masalah ini,” kata Murhaf Abu Kasra.
Pada bulan Desember 2024, Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan bahwa Moskow telah menawarkan kepada Damaskus penggunaan pangkalan militer Rusia di Suriah untuk mengirimkan bantuan kemanusiaan kepada penduduk republik tersebut. Pada akhir Januari tahun ini, delegasi Rusia juga telah mengunjungi Damaskus, di mana mereka membahas masa depan hubungan bilateral kedua negara.
