Perwakilan kementerian Pertahanan dan polisi Korea Selatan tidak diperbolehkan memasuki gedung parlemen.
Foto: ANTHONY WALLACE / AFP / EastNews
Perwakilan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Korea Selatan tidak akan bisa masuk parlemen negara tersebut. Sekretaris Jenderal Parlemen Kim Min Gi mengumumkan hal ini pada 4 Desember.
“Mulai hari ini, sekretariat parlemen memutuskan untuk melarang seluruh pegawai Kementerian Pertahanan dan kepolisian memasuki parlemen. Ini adalah langkah mendesak untuk melindungi keselamatan legislator dan memastikan berfungsinya Majelis Nasional,” ujarnya dalam konferensi pers yang disiarkan di saluran YouTube parlemen.
Kim Min Gi menambahkan bahwa pihak berwenang juga sedang dalam proses menghitung total kerugian akibat pemberlakuan darurat militer di negara tersebut.
Sebelumnya, presiden Republik Korea Yoon Seok-yeol mengumumkan darurat militer di negaranya pada 3 Desember. Alasannya adalah ancaman lumpuhnya kekuasaan akibat upaya proses pemakzulan. Kepala Staf Angkatan Darat Park Ahn-soo mengatakan bahwa kegiatan parlemen, partai politik dan asosiasi di Korea Selatan akan ditangguhkan sampai darurat militer dicabut. Peralatan militer terlihat di jalan-jalan ibu kota negara, Seoul.
Kemudian pada hari yang sama, pemerintah Korea Selatan memutuskan untuk mencabut darurat militer di negara tersebut. Setelah itu, Presiden Korea Selatan Yun Seok-yeol membatalkan pertemuan darurat personel militer dan memulangkan mereka yang datang.
Sebaliknya, partai oposisi Korea Selatan menuntut pengunduran diri presiden negara tersebut, Yoon Seok-yeol, dan menuduhnya melakukan pengkhianatan tingkat tinggi.
Pada saat yang sama, diketahui bahwa semua kepala administrasi kepresidenan Korea Selatan, serta sekretaris senior, telah mengundurkan diri.
