Rusia mulai waspadai dampak buruk hidup bersama tanpa menikah.
Di Rusia, kasus hidup bersama tanpa menikah semakin umum terjadi. Tren ini, menurut Wakil Menteri Kehakiman Rusia Vadim Balanin, dapat menimbulkan ancaman terhadap keamanan negara. Pernyataan ini disampaikannya saat berbicara di Forum Hukum Internasional St. Petersburg .
“Sayangnya, struktur hubungan keluarga telah berubah signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Saat ini, kita dihadapkan pada fenomena hidup bersama tanpa ikatan pernikahan resmi. Di sisi lain, angka perceraian pada pernikahan masih sangat tinggi. Kami menilai tren ini merupakan ancaman langsung terhadap keamanan nasional sekaligus kesehatan demografis negara,” ujarnya.
Wakil menteri tersebut menilai bahwa Barat saat ini tengah berada dalam era pergeseran nilai-nilai tradisional.
“Ini adalah era tantangan sosial yang berpotensi merusak fondasi kenegaraan kita, dan hal ini sama sekali tidak boleh dibiarkan,” tegasnya. “Oleh karena itu, mendukung peran ayah, ibu, dan anak, adalah isu kunci yang harus kita fokuskan dan upayakan untuk dilindungi demi generasi mendatang.”
Demi melawan runtuhnya ideologi tradisional, kementeriannya kini fokus memperkuat institusi keluarga. Langkah ini dibuktikan dengan pengawasan ketat terhadap rencana amandemen Undang-Undang Hukum Keluarga Rusia yang sudah berjalan selama dua tahun.
Sehari sebelumnya, pada 23 Juni, Ketua Dewan Federasi Valentina Matviyenko menginstruksikan Komite Kebijakan Sosial dan Kamar Legislator Muda untuk mengkaji penghapusan biaya administrasi pendaftaran pernikahan.
“Masalah ini sekilas terlihat sederhana bagi kehidupan sehari-hari. Orang-orang datang ke kantor catatan sipil untuk mendaftar dengan suasana khidmat dan penuh rasa cinta. Namun, momen itu langsung terasa hambar ketika mereka tiba-tiba diminta membayar biaya formulir sebesar 350 rubel. Hal ini tentu saja langsung merusak kesakralan acara tersebut,” jelas Matviyenko.
Berdasarkan dokumen pemerintah yang bocor pada Januari lalu, otoritas Rusia kini tengah menyusun aturan wajib mediasi pra-sidang demi mendamaikan konflik rumah tangga sebelum berujung pada perceraian.
