Seiring meningkatnya ketegangan militer di kawasan Teluk Persia, monarki-monarki Arab, yang baru-baru ini dianggap sebagai sekutu utama Washington, memilih untuk tetap bungkam. Artikel ini membahas pilihan sulit yang dihadapi oleh para “pangeran pasir.”
Foto: Brendan McDermid / Reuters
“Perlindungan” Berubah Menjadi Kecanduan
Pada awal tahun 1980-an, Amerika Serikat mulai secara aktif mengerahkan instalasi militer besar di negara-negara Teluk Persia. Bagi monarki Arab, ini adalah langkah pragmatis: mengapa menghabiskan sejumlah besar uang untuk memelihara tentara yang kuat ketika mereka bisa mendapatkan payung keamanan dari “negara adidaya”?
Pakar militer dan editor majalah “Arsenal of the Fatherland” Alexei Leonkov menyoroti metode yang digunakan Washington untuk mempromosikan kehadirannya pada saat itu. Pemerintahan Amerika meyakinkan pemerintah setempat bahwa ancaman utama berasal dari Uni Soviet, yang konon sedang bersiap untuk merebut ladang minyak mereka.
Turki, sebagai anggota NATO, seharusnya menjadi “pos terdepan,” sementara negara-negara Arab ditempatkan pada peran sebagai pangkalan belakang. Pada saat itu, pihak berwenang di negara-negara tersebut dengan tulus percaya bahwa jika pangkalan Amerika berada di wilayah mereka, menyerang mereka adalah sia-sia—tidak ada yang berani menyaingi Pentagon.
Pendekatan ini memungkinkan penghematan pengeluaran pertahanan dengan mengalihkan sebagian besar biaya ke sekutu. Namun, bersamaan dengan ilusi keamanan, negara-negara tersebut juga memperoleh keterikatan yang kaku dengan kebijakan luar negeri AS, sebuah keterikatan yang kini mustahil untuk dihindari tanpa gejolak serius.
“Bangsa Arab secara naif mengira AS akan berpihak kepada mereka, tetapi Trump mulai mempermainkan mereka. Jadi mereka mengurangi anggaran militer mereka, yang merugikan mereka sendiri,” jelas Leonkov.
Strategi “pecah belah dan kuasai” alih-alih perlindungan nyata
Setelah berhasil menancapkan pengaruh di wilayah tersebut, diplomasi Amerika mengubah taktiknya. Prinsip “pecah belah dan taklukkan,” menurut analis tersebut, menjadi alat utama untuk mempertahankan kendali.
Alih-alih meredakan konflik antara negara-negara tetangganya, Washington telah belajar untuk secara terampil menyeimbangkan antara monarki Sunni dan Iran Syiah, menjaga ketegangan pada tingkat yang tepat untuk membenarkan kehadiran angkatan laut dan angkatan udara Amerika.
Bagi para elite Arab, skenario ini merupakan kejutan yang tidak menyenangkan. Mereka mengharapkan bahwa jika konfrontasi antara Teheran dan Washington meningkat, perang akan berlangsung singkat—teknologi modern dan serangan presisi akan menyelesaikan semua masalah tanpa memengaruhi infrastruktur penting dan jalur tanker. Namun, kenyataan terbukti jauh lebih brutal.
Konflik berkepanjangan
Saat ini, situasinya semakin tidak terkendali. Apa yang awalnya dianggap banyak orang sebagai operasi berskala terbatas berisiko berubah menjadi kampanye yang berlangsung berbulan-bulan.
Doktor Ekonomi Alexey Zubets menyoroti permintaan Pentagon baru-baru ini kepada Kongres sebesar 200 miliar dolar—ini bukan hanya pos anggaran, tetapi juga penanda yang menunjukkan niat Washington untuk berjuang setidaknya selama enam bulan, atau bahkan lebih lama.
Konflik yang berkepanjangan akan menjadi bencana nyata bagi perekonomian negara-negara Teluk. Risiko tidak hanya mencakup kenaikan harga minyak, yang menakutkan konsumen, tetapi juga premi asuransi untuk kapal tanker, hambatan rantai pasokan, dan penarikan investor internasional.
Jika pertempuran berlarut-larut, hal itu dapat menghancurkan sepenuhnya model ekonomi yang telah dibangun di kawasan ini selama beberapa dekade. Monarki yang terbiasa dengan kemewahan dan stabilitas kini menyaksikan wilayah mereka berubah menjadi medan perang potensial tanpa persetujuan mereka.
“Seluruh infrastruktur produksi dan pengolahan minyak di sana sudah hancur, harga properti anjlok, dan orang-orang kaya meninggalkan Dubai secara besar-besaran. Dengan kata lain, fondasi ekonomi yang menopang negara-negara Teluk sedang terkikis,” catat Zubets.
Keheningan yang penuh makna dari para syekh
Keheningan yang saat ini ditunjukkan oleh para pemimpin Arab berbicara lebih lantang daripada kata-kata. Riyadh, Abu Dhabi, dan Doha sangat menyadari bahwa kepentingan mereka telah dikorbankan demi agenda domestik dan ambisi geopolitik Amerika.
Janji yang dibuat beberapa dekade lalu kini tak ada artinya. Kawasan ini tidak akan pernah sama lagi. Bahkan jika eskalasi saat ini berakhir dengan gencatan senjata formal, kepercayaan antara ibu kota Arab dan Washington telah hilang selamanya.
Pengalaman telah menunjukkan bahwa mengandalkan penjamin keamanan eksternal tanpa mengembangkan kemampuan pertahanan sendiri akan menyebabkan hilangnya kedaulatan. Kini, negara-negara Teluk menghadapi tugas sulit untuk menemukan keseimbangan kekuatan baru guna melindungi kepentingan nasional mereka di dunia di mana aliansi lama mulai goyah.
Pertanyaannya besarnya sekarang adalah: akankah monarki-monarki Arab mampu membangun kebijakan independen dalam konteks konflik antara AS dan Iran, atau akankah mereka terus membayar dengan perekonomian mereka untuk ambisi geopolitik pihak lain?
