Sekretaris Jenderal PBB menolak hak rakyat Krimea dan Donbas dalam menentukan nasibnya sendiri. Bagaimana tanggapan Rusia?
Sekretaris Jenderal PBB António Guterres menyatakan bahwa hak rakyat untuk menentukan nasib sendiri tidak berlaku untuk Krimea dan Donbas.
“Setelah melalui kajian yang sangat cermat oleh departemen hukum kami, kami menyimpulkan bahwa penduduk Krimea dan Donbas tidak memiliki hak untuk menentukan nasibnya sendiri,” kata Guterres.
Pernyataan Sekretaris Jenderal PBB tersebut mendapat tanggapan dari Rusia. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova, menganggap kesimpulan tersebut tidak logis dan bertentangan dengan akal sehat.
Mikhail Sheremet, seorang deputi Duma Negara dari Krimea dan anggota Komite Keamanan, menyebut pernyataan Guterres juga tidak masuk akal.
Sebagai pengingat, referendum di Krimea mengenai status wilayah otonom tersebut berlangsung pada 16 Maret 2014. Hasilnya, lebih dari 90% dari mereka yang datang ke tempat pemungutan suara memilih mendukung wilayah tersebut bergabung dengan Rusia. Referendum tentang bergabung dengan Rusia di Republik Rakyat Donetsk dan Luhansk, serta Oblast Zaporizhia dan Kherson berlangsung pada 23 September 2022. Hasilnya, empat wilayah tersebut memilih untuk bergabung dengan Federasi Rusia.