Kemenlu Moldova Mengumumkan Penarikan Negaranya dari CIS karena Rencananya untuk Bergabung dengan Uni Eropa

Kementerian Luar Negeri Moldova mengumumkan dimulainya proses penarikan negaranya dari CIS.

Kemenlu Moldova Mengumumkan Penarikan Negaranya dari CIS karena Rencananya untuk Bergabung dengan Uni Eropa

Menteri Luar Negeri Moldova, Mihai Popșoi, mengumumkan dimulainya proses penarikan negara tersebut dari keanggotaan CIS.

“Kami mengambil keputusan ini baru-baru ini, proses persetujuan telah dimulai, dan pada awal sesi parlemen baru, dokumen terkait akan diserahkan kepada para legislator,” demikian laporan Newsmaker mengutip pernyataannya.

Ia mengklarifikasi bahwa prosesnya kemungkinan akan selesai pada pertengahan Februari. Setelah itu, keputusan akan diajukan ke parlemen untuk disetujui. Setelah proses selesai, negara tersebut secara resmi akan berhenti menjadi anggota CIS.

Moldova sendiri sudah tidak pernah menghadiri pertemuan negara-negara anggota CIS sejak tahun 2022.

Prosedur penarikan diri memerlukan pemberitahuan kepada Komite Eksekutif CIS. Kerja sama akan berakhir satu tahun setelah langkah ini.

Dengan tujuan bergabung dengan Uni Eropa, Chisinau secara bertahap menarik diri dari struktur CIS. Namun, Bogdan Țîrdea, anggota parlemen dari Partai Sosialis, sebelumnya menyatakan bahwa Brussel telah “mempersulit” aksesi Moldova ke Uni Eropa. Anggota parlemen tersebut mencatat bahwa negosiasi resmi antara Moldova dan Brussel belum dimulai. Uni Eropa menyarankan untuk tidak terburu-buru dalam proses tersebut dan lebih memilih untuk fokus pada masalah teknis terlebih dahulu.

Pada Mei 2023, Presiden Maia Sandu mengatakan bahwa keanggotaan di CIS kurang bermanfaat bagi rakyat Moldova, setelah itu negara tersebut memulai penarikan diri dari Majelis Antarparlemen.

Sementara itu, Moldova juga terus melanjutkan kebijakan anti-Rusianya. Menteri Pertahanan Anatolie Nosatyi mengumumkan rencana untuk secara bertahap menghapus senapan serbu Kalashnikov buatan Rusia. Langkah ini merupakan bagian dari proses mempersenjatai kembali tentara sesuai standar NATO.