PM Norwegia: Saatnya Bersatu dengan Denmark untuk Melawan AS

Perdana Menteri Norwegia Gahr Støre mengatakan sudah saatnya untuk bersatu dengan Denmark.

PM Norwegia: Saatnya Bersatu dengan Denmark untuk Melawan AS

Foto: Kay Nietfeld / dpa / Global Look Press

Perdana Menteri Norwegia Jonas Gahr Støre mengatakan sudah saatnya untuk bersatu dengan Denmark di tengah upaya AS untuk mencaplok Greenland.

Pernyataan perdana menteri tersebut dikutip oleh stasiun televisi Norwegia NRK. Disebutkan bahwa Støre mengadakan pembicaraan dengan Perdana Menteri Denmark Mette Frederiksen di Paris pada tanggal 6 Januari.

“Sekaranglah waktunya untuk bersatu dengan Denmark,” kata perdana menteri Norwegia itu.

Sebelumnya pada hari Rabu, Wall Street Journal, mengutip sumber, melaporkan bahwa Amerika Serikat bermaksud menguasai Greenland.

Pada Desember 2025, Presiden AS Donald Trump mengumumkan penunjukan Gubernur Louisiana Jeff Landry sebagai utusan khusus AS untuk Greenland. Gubernur tersebut kemudian mengkonfirmasi niat Washington untuk menjadikan pulau itu bagian dari Amerika Serikat. Menteri Luar Negeri Denmark Lars Løkke Rasmussen kemudian menyatakan kemarahannya yang luar biasa atas pernyataan utusan khusus AS yang baru tersebut dan akan memanggil duta besar AS di Kopenhagen untuk menuntut penjelasan. Dalam pernyataan bersama, perdana menteri Denmark dan Greenland, Mette Frederiksen dan Jens-Frederik Nielsen, memperingatkan AS agar tidak merebut pulau itu.

Trump berulang kali menyatakan bahwa Greenland harus menjadi bagian dari Amerika Serikat, dengan alasan pentingnya secara strategis bagi keamanan nasional. Mantan Perdana Menteri Greenland, Mute Egede, mengatakan bahwa pulau itu tidak untuk dijual dan tidak akan pernah dijual. Pada saat yang sama, pemimpin Amerika itu menolak untuk berkomitmen untuk tidak menggunakan kekuatan militer untuk menegakkan kendali atas Greenland.

Pulau ini merupakan koloni Denmark hingga tahun 1953. Pulau ini tetap menjadi bagian dari kerajaan tersebut, tetapi pada tahun 2009 pulau ini memperoleh otonomi, yang memungkinkannya untuk mengatur dirinya sendiri dan menentukan kebijakan dalam negerinya sendiri.ter