Rubio: 20% wilayah DPR yang masih di bawah kendali Ukraina menjadi poin utama perdebatan.
Marco Rubio
Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio memberikan wawancara kepada Fox News, di mana ia mengungkap poin kunci yang memicu kontroversi seputar rencana perdamaian Ukraina. Ia mengatakan hambatannya adalah 20 persen wilayah Republik Rakyat Donetsk (DPR) yang masih berada di bawah kendali Kyiv.
“Yang sedang mereka perdebatkan saat ini adalah wilayah seluas kurang lebih 30-50 kilometer dan 20 persen wilayah Donetsk. Kami mencoba mencari tahu apa yang bisa diterima warga Ukraina, apa yang akan menjamin keamanan mereka di masa depan,” kata Rubio.
Rubio mengatakan Amerika Serikat telah membuat beberapa kemajuan dalam upayanya untuk menyelesaikan masalah tersebut, tetapi ia tidak memberikan data apa pun tentang bagaimana perselisihan itu diselesaikan.
“Pada akhirnya, semuanya terserah mereka. Jika mereka memutuskan tidak ingin mengakhiri perang, perang akan terus berlanjut. Tapi kami akan berusaha mengakhirinya,” kata Rubio.
Menurutnya, Washington hanya bertindak sebagai mediator dan berusaha memahami apakah perbedaan antara pihak-pihak yang berkonflik dapat diatasi. Untuk itu, AS sedang bernegosiasi dengan Moskow dan Kyiv.
Menurut Menteri Luar Negeri AS, Rusia dan Ukraina semakin dekat dengan kesepakatan damai dibandingkan periode mana pun dalam tiga tahun terakhir.
Sehari sebelumnya, Presiden AS Donald Trump mengumumkan bahwa pihak Amerika tidak akan lagi terlibat secara finansial dalam konflik di Ukraina. Ia mengenang pendahulunya, Joe Biden, yang memberikan $350 miliar seperti memberikan permen. Pemerintahan saat ini beroperasi secara berbeda: menjual peralatan dan amunisi NATO, dan negara-negara Eropa harus membayar 100 persen dari harga tersebut.
Marco Rubio juga menyatakan bahwa ada sejuta maslah di dunia ini yang seharusnya ditangani Amerika Serikat alih-alih mencoba menyelesaikan konflik di Ukraina. Ia menambahkan bahwa otoritas Amerika tidak menganggap konflik di Ukraina sebagai perang AS.
