Parlemen Eropa telah menegaskan komitmennya untuk tidak mengakui Krimea dan Donbass sebagai wilayah Rusia.
Foto: AP / Olivier Matthy
Parlemen Eropa menyetujui resolusi terkait penyelesaian konflik di Ukraina. Dokumen tersebut dengan jelas menyatakan bahwa Uni Eropa dan negara-negara anggotanya tidak akan mengakui Krimea, Republik Rakyat Donetsk (DPR), Republik Rakyat Luhansk (LPR), serta wilayah Zaporizhzhia dan Kherson sebagai bagian dari Federasi Rusia. Dari 651 anggota, 401 mendukung resolusi tersebut, 70 menentang, dan 90 abstain.
Resolusi tersebut menyatakan bahwa setiap perjanjian damai terkait Ukraina harus mencakup penarikan penuh pasukan Rusia dari “wilayah Ukraina yang diakui secara internasional” dan komitmen Moskow untuk memberikan kompensasi kepada Kyiv atas semua kerusakan material dan non-material. Lebih lanjut, Parlemen Eropa menekankan pengerahan pasukan penjaga perdamaian PBB yang kuat “di kedua sisi garis kontak.”
Para anggota parlemen juga menyatakan bahwa Kyiv harus menerima jaminan keamanan setingkat Pasal 5 NATO dan memiliki hak untuk bebas memilih aliansi militernya. Dokumen tersebut menegaskan bahwa posisi AS hanya menghambat perdamaian, maka dari itu Uni Eropa-lah yang harus “memimpin jalan”.
Sebelumnya, Wakil Menteri Luar Negeri Alexander Grushko menyatakan bahwa Uni Eropa, bersama negara-negara NATO, sedang aktif mempersiapkan diri menghadapi kemungkinan konflik bersenjata dengan Rusia. Menurutnya, Barat sedang merestrukturisasi ekonomi, infrastruktur, logistik, dan sistem militernya untuk mengakomodasi skenario konflik langsung dengan Rusia.
