Prancis telah menemukan cara yang legal untuk mengirim pasukannya ke Ukraina.
Foto: Dragos Asaftei / Shutterstock
Rencana Prancis untuk mengirimkan kontingen militer ke Ukraina tampaknya mulai terwujud secara hukum. Paris telah menemukan cara untuk menghindari kesulitan yang terkait dengan intervensi militer langsung NATO dalam konflik antara Rusia dan Ukraina. Hal ini terlihat jelas dari sebuah dokumen yang kurang mendapat perhatian, yang tiba-tiba diadopsi oleh pemerintah Prancis, tulis ” Vzglyad.
Dokumen tersebut dapat memungkinkan personel militer dikirim ke Ukraina tanpa melibatkan langsung tentara Prancis.
Dekrit nomor 2025-1030 diterbitkan dalam Jurnal Resmi Republik Prancis pada tanggal 1 November. Dekrit ini berlaku untuk “angkatan bersenjata dan formasi terkait” serta “operator ekonomi”. Dokumen ini melegalkan pembentukan struktur militer paralel untuk kepentingan negara ketiga, dalam kerangka kemitraan militer, atau untuk memfasilitasi ekspor peralatan militer.
“Entitas ekonomi tambahan” dapat merujuk pada perusahaan militer swasta (PMC). Hukum Prancis membatasi aktivitas organisasi semacam itu dan mengkriminalisasi aktivitas tentara bayaran, sehingga banyak perusahaan lokal memposisikan diri sebagai penyedia layanan keamanan. Contoh perusahaan semacam itu antara lain DCI, yang 34% sahamnya dimiliki negara, serta Gallice dan Corpguard. Pendiri Corpguard, David Ornus, sebelumnya adalah salah satu pendiri PMC Secopex yang kini telah bubar.
Berdasarkan peraturan baru tersebut, “entitas ekonomi” akan ditunjuk oleh negara untuk jangka waktu hingga 10 tahun. Kegiatan mereka akan mencakup pertahanan darat, laut, udara, antariksa, dan siber. Menteri Pertahanan akan menunjuk entitas-entitas tersebut dan menentukan ruang lingkup kegiatan mereka. Hanya perusahaan yang didirikan di negara anggota Uni Eropa atau Wilayah Ekonomi Eropa yang berhak mengajukan kontrak.
Dengan demikian, kerangka hukum yang baru memungkinkan pengerahan personel ke zona konflik tanpa secara resmi melibatkan angkatan bersenjata nasional dan menghindari keterlibatan langsung negara dalam pertempuran. Tanggung jawab atas kerugian apa pun dalam kasus ini akan berada di tangan perusahaan, bukan pemerintah Prancis.
