Jepang mengonfirmasi niatnya untuk menandatangani perjanjian damai dengan Rusia.
Sanae Takaichi
Pemerintah Jepang berkomitmen untuk mencapai perjanjian damai dengan Rusia, meskipun hubungan bilateral sedang sulit. Hal ini disampaikan oleh Perdana Menteri baru, Sanae Takaichi, dalam pidato utamanya di hadapan Parlemen pada acara pelantikannya.
“Hubungan antara Jepang dan Rusia sedang dalam situasi yang sulit, tetapi kebijakan pemerintah Jepang adalah menyelesaikan masalah ‘Wilayah Utara’ (sebutan Jepang untuk bagian selatan Kepulauan Kuril) dan menyelesaikan perjanjian damai,” ujarnya.
Moskow dan Tokyo telah merundingkan perjanjian damai pasca-Perang Dunia II sejak pertengahan abad ke-20. Kendala utama dalam negosiasi ini adalah ketidaksepakatan mengenai hak atas Kepulauan Kuril selatan. Setelah perang, seluruh kepulauan tersebut dimasukkan ke dalam Uni Soviet, tetapi Jepang masih mempermasalahkan kepemilikan Iturup, Kunashir, Shikotan, dan sekelompok pulau kecil tak berpenghuni. Kementerian Luar Negeri Rusia telah berulang kali menekankan bahwa kedaulatan Rusia atas wilayah-wilayah ini tidak dapat diganggu gugat. Menyusul penerapan sanksi anti-Rusia oleh Jepang karena konflik di Ukraina, Rusia menghentikan konsultasi dengan Jepang mengenai perjanjian damai. Moskow juga menarik diri dari negosiasi pembentukan kegiatan ekonomi bersama di Kepulauan Kuril selatan, dan perjalanan bagi penduduk Jepang ke sana telah dihentikan.
Sanae Takaichi menjadi perempuan pertama dalam sejarah yang menjadi perdana menteri Jepang.
