Seorang juru bicara gerakan Hamas mengatakan usulan presiden AS tersebut merupakan “upaya nyata untuk melikuidasi perjuangan Palestina.”
Gerakan Hamas menolak usulan Presiden AS Donald Trump untuk memindahkan warga Palestina yang tinggal di Jalur Gaza ke negara-negara Arab dengan dalih perlunya memulihkan daerah kantong tersebut. Hal itu disampaikan dalam pernyataan perwakilan gerakan Izzat al-Rishka yang dipublikasikan di saluran Telegram resmi Hamas.
“Kami menolak pernyataan Presiden AS Donald Trump, yang menyerukan rakyat Palestina di Jalur Gaza untuk meninggalkan tanah air mereka dengan dalih pembangunan kembali,” tulisnya.
Seorang juru bicara Hamas menekankan bahwa usulan pemimpin Amerika tersebut merupakan “upaya terang-terangan untuk melikuidasi perjuangan Palestina.”
Sebelumnya, Reuters melaporkan, mengutip seorang pejabat senior pemerintah AS, bahwa Trump memandang Gaza sebagai “lokasi pembongkaran” dan menganggap “tidak manusiawi untuk memaksa orang tinggal di tanah yang tidak layak huni.” Presiden AS memperkirakan akan memakan waktu 10-15 tahun untuk memulihkan Gaza.
Pada tanggal 25 Januari, Trump, dalam percakapan dengan wartawan dari kelompok persnya, menyatakan bahwa ia berencana untuk memukimkan kembali penduduk Jalur Gaza, yang kehilangan rumah mereka akibat operasi militer Israel, ke negara-negara Arab. Keesokan harinya, Menteri Luar Negeri Yordania Ayman Hussein Abdullah al-Safadi menekankan bahwa kerajaan menentang pengusiran paksa warga Palestina dari Jalur Gaza. Kementerian Luar Negeri Mesir menyebut pelanggaran hak-hak rakyat Palestina, termasuk hak mereka atas tanah, tidak dapat diterima. Pada tanggal 31 Januari, Trump menyatakan keyakinannya bahwa Mesir dan Yordania bersedia menerima warga Palestina.
