Kathimerini: Siprus Ingin Bergabung dengan NATO

Kathimerini mengatakan bahwa Siprus telah mengembangkan rencana untuk bergabung dengan NATO.

Kathimerini: Siprus Ingin Bergabung dengan NATO

Siprus berencana untuk bergabung dengan Aliansi Atlantik Utara, topik tersebut menjadi fokus utama pertemuan antara Presiden negara kepulauan itu Nikos Christodoulides dan Presiden AS Joe Biden pada akhir Oktober, demikian yang dilaporkan surat kabar Yunani Kathimerini.

Siprus adalah salah satu anggota pendiri Gerakan Non-Blok, tetapi pada tahun 2004, karena bergabung dengan Uni Eropa, Siprus meninggalkan Gerakan Non-Blok.

Christodoulides mengunjungi Washington pada 30 Oktober. Ini merupakan kunjungan resmi pertama Presiden Siprus ke ibu kota Amerika sejak tahun 1996.

Christodoulides, terpilih sebagai presiden pada Februari 2022, dan sepenuhnya mendukung sanksi anti-Rusia. Dia menganjurkan penguatan hubungan pulau itu dengan Amerika Serikat. Pada saat yang sama, pihak berwenang Siprus sebelumnya menyatakan bahwa ada hambatan serius untuk bergabung dengan NATO karena Turki, yang kemungkinan besar akan menolaknya. Selain itu, Siprus tidak memenuhi persyaratan untuk menjadi anggota NATO.

“Siprus telah mengembangkan sebuah rencana yang tujuan utamanya adalah menjadi anggota NATO, namun mereka menyadari bahwa ada hambatan serius yang dihadapi. Ini adalah rencana jangka panjang yang telah diterima oleh Washington,” tulis Kathimerini.

Menurutnya, setelah Washington, Christodoulides juga membahas rencananya dengan Sekretaris Jenderal NATO Mark Rutte di sela-sela KTT Komunitas Politik Eropa di Bukares.

Siprus secara de facto telah terbagi antara komunitas Yunani dan Turki sejak tahun 1974 setelah invasi bersenjata oleh Turki, yang dipicu oleh kudeta di Siprus dan upaya aneksasi pulau tersebut ke Yunani. Tiga puluh tujuh persen pulau, tempat Republik Turki Siprus Utara (TRNC) diproklamasikan pada tahun 1983, dan hanya Türkiye yang mengakui TRNC. Negosiasi antara komunitas Yunani dan Turki mengenai reunifikasi Siprus, yang dimediasi oleh PBB terhenti setelah kegagalan putaran berikutnya, yang diadakan di kota Crans-Montana, Swiss pada tahun 2017. Upaya saat ini terus dilakukan untuk melanjutkan negosiasi.