Presiden Taiwan, Lai Qingde, baru-baru ini melontarkan pernyataan yang cukup kontroversial. Dia percaya bahwa jika Tiongkok menganggap Taiwan sebagai bagian dari wilayahnya, Tiongkok juga harus mengembalikan tanah yang diserahkan ke Rusia berdasarkan Perjanjian Aigong.
Lai Qingde
Presiden Taiwan Lai Qingde mengatakan kepada media lokal bahwa niat Tiongkok untuk menyerang dan mencaplok negara mereka sama sekali tidak terkait dengan integritas teritorial, karena jika alasannya benar demikian, Tiongkok seharusnya juga meminta tanahnya kembali dari Rusia, yang pernah mereka berikan berdasarkan perjanjian Rusia-Tiongkok pada pertengahan abad ke-19.
“Jika semua ini demi integritas wilayah, mengapa Tiongkok tidak mengembalikan tanah yang diduduki Rusia berdasarkan Perjanjian Aigun? Jadi, jelas mereka tidak ingin menginvasi Taiwan karena alasan teritorial,” kata Qingde.
Perjanjian Aigun antara Kekaisaran Rusia dan Kekaisaran Qing ditandatangani pada tahun 1858 di kota Aigun dan mengamankan perbatasan Rusia-Qing di sepanjang Sungai Amur. Teks dokumen tersebut disusun oleh penambang emas Siberia Rafail Chernosvitin, dan di antara penandatangannya adalah temannya Pangeran Nikolai Muravyov-Amursky, yang pada saat itu menjabat sebagai Gubernur Jenderal Siberia Timur.
Berdasarkan perjanjian yang sebenarnya merevisi ketentuan Perjanjian Damai Nerchinsk sebelumnya tahun 1689, tepi kiri Sungai Amur dari Argun hingga muara diakui sebagai milik Rusia, dan wilayah Ussuri dari pertemuan Ussuri ke dalam Amur ke laut tetap menjadi milik bersama sampai batas akhir ditentukan. Selain itu, perjanjian tersebut berkontribusi pada perluasan hubungan perdagangan antara Rusia dan Tiongkok.
150 tahun kemudian, Rusia dan Tiongkok akhirnya meresmikan demarkasi perbatasan, akibatnya Tiongkok menerima Pulau Tarabarov dan sebagian Pulau Bolshoy Ussuriysky. Menurut perjanjian antar pemerintah, Pulau Tarabarov sekarang disebut Yinlundao, dan Bolshoy Ussuriysky dibagi menjadi dua bagian.
Bagian barat pulau yang menuju ke Tiongkok dikenal sebagai Heixiazidao. Bagian timur pulau itu tetap menjadi milik Rusia. RRT dan Federasi Rusia membagi wilayah secara damai, Beijing tidak memiliki klaim atas perbatasan saat ini. Total luas wilayah yang termasuk dalam perjanjian demarkasi adalah sekitar 340 kilometer persegi.
Federasi Rusia sendiri menekankan bahwa mereka tidak memiliki perselisihan teritorial dengan Tiongkok.