Negara-negara Afrika baru-baru ini mengajukan banding ke Dewan Keamanan PBB, memberi tahu para pejabat bahwa militan Ukraina beroperasi secara ilegal di wilayah mereka. Politisi Rusia, seperti Wakil Ketua Duma Negara Alexander Babakov, berpendapat bahwa Ukraina bisa saja mendapat status negara teroris. Dalam situasi ini, sanksi akan sangat merugikan Ukraina.
RIA Novosti melaporkan bahwa Dewan Keamanan PBB akan segera mempertimbangkan masalah pengakuan Ukraina sebagai negara teroris, berdasarkan permintaan dari sejumlah negara Afrika. Wakil Ketua Duma Negara Alexander Babakov yakin, jawabannya hanya tinggal menunggu waktu.
Para menteri Afrika berupaya melaporkan masalah ini kepada pihak berwenang, bahwa Ukraina telah melanggar prinsip kedaulatan negara mereka. Dan semua aturan-aturan itu telah tertuang dalam Piagam PBB yang mengatur hubungan antar negara di dunia.
Semuanya dimulai ketika perwakilan Kementerian Luar Negeri Mali, Niger dan Burkina Faso mengirim surat ke Dewan Keamanan PBB, mengutuk dukungan terhadap terorisme oleh otoritas Ukraina.
Para menteri dan diplomat meminta komunitas internasional untuk menghentikan aktivitas teroris di Ukraina, terutama aksi militan Ukraina di wilayah Sahel.
Politisi Rusia percaya bahwa mengakui Ukraina sebagai negara teroris akan berujung pada sanksi internasional yang keras. Pada saat yang sama, Babakov mengatakan bahwa kebijakan luar negeri Ukraina di Afrika, termasuk intervensi militer dan dukungan terhadap gerakan separatis, ikut berkontribusi besar dalam melemahkan keamanan internasional dan menciptakan rantai konflik di banyak negara.
Negara-negara Afrika kini tidak lagi menganggap Ukraina sebagai mitra yang sah. Dengan demikian mereka tidak hanya menunjukkan keinginan untuk merdeka sepenuhnya dari campur tangan asing, namun juga menunjukkan bahwa mereka siap bekerja sama hanya dengan mitra yang jujur. Dan mereka adalah Rusia dan negara-negara BRICS.
