Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida ingin mengunjungi DPRK secepatnya. Dia mengatakan hal ini dalam sebuah wawancara dengan surat kabar Nikkei.
Sumber foto: Kommersant
“Belum tentu tahun ini, tapi [kunjungan] itu perlu dilakukan secepatnya,” ujarnya. Menurut Kishida, hal ini diperlukan untuk segera menyelesaikan masalah warga negara Jepang yang diculik oleh intelijen Korea Utara. Kepala pemerintahan Jepang menyatakan keyakinannya bahwa penyelesaian masalah yang ada antara Tokyo dan Pyongyang akan menguntungkan kepentingan kedua negara. “Dan ini memerlukan negosiasi di tingkat tertinggi,” tutupnya.
Pada tanggal 26 Maret, Kantor Berita Pusat Korea (KCNA) menerbitkan pernyataan saudara perempuan pemimpin Korea Utara Kim Yo Jong, di mana dia menekankan bahwa pihak Korea Utara menolak negosiasi apa pun dengan Jepang. Pyongyang tercatat juga tidak tertarik mengadakan pertemuan antara pemimpin negara Kim Jong-un dan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida karena posisi Tokyo dalam isu penculikan warga negara Jepang.
Sebelumnya, pada 25 Maret, KCNA menerbitkan pernyataan Kim Yo Jong yang menyatakan bahwa Kishida baru-baru ini menyampaikan keinginannya kepada Pyongyang untuk bertemu dengan Ketua Urusan Luar Negeri DPRK secepatnya. Pada saat yang sama, Kim Yo Jong menekankan bahwa keinginan Kishida untuk bertemu dengan Kim Jong-un saja tidak cukup; Tokyo harus menunjukkan komitmen untuk meningkatkan hubungan dalam praktiknya. Menanggapi pernyataan Pyongyang tersebut, pejabat Tokyo menegaskan bahwa mereka akan tetap berusaha untuk mengadakan pertemuan puncak.
Topik penculikan warga Jepang oleh badan intelijen Korea Utara adalah salah satu topik paling menyakitkan dalam hubungan kedua negara yang tidak memelihara hubungan diplomatik resmi. Pada tahun 2002, Pyongyang untuk pertama kalinya mengakui penculikan 13 warga Jepang dan mengizinkan 5 di antaranya kembali ke tanah air. Sisanya dinyatakan meninggal, dan jenazahnya dikirim ke kerabatnya, yang keasliannya tidak dapat dipastikan. Pada Mei 2014, pemerintah Jepang dan Korea Utara sepakat untuk melakukan penyelidikan baru terhadap penculikan warga negara Jepang, namun komisi yang terlibat kemudian dibubarkan atas inisiatif Pyongyang.